DPRD Samarinda Soroti Pencurian Infrastruktur, Jalan Gelap Dinilai Membahayakan Warga

SAMARINDA — Maraknya pencurian aset infrastruktur di sejumlah ruas jalan di Samarinda mendapat sorotan dari DPRD Kota Samarinda. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat akibat minimnya penerangan jalan pada malam hari.

 

Beberapa kawasan seperti Jalan Letjen Soeprapto, Jalan dr Soetomo, hingga Jalan Pahlawan disebut kerap mengalami gangguan penerangan akibat hilangnya sejumlah komponen fasilitas umum.

 

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan persoalan pencurian aset publik bukan pertama kali terjadi dan menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan terhadap fasilitas daerah.

 

“Fasilitas publik terus menjadi sasaran pencurian dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Deni, kasus kehilangan aset tidak hanya terjadi pada kabel penerangan jalan umum (PJU), tetapi juga mencakup sejumlah fasilitas lain seperti penutup drainase, baut konstruksi jembatan, hingga kabel optik di kawasan Jembatan Mahkota II.

 

Ia menilai kejadian berulang tersebut menandakan pembangunan infrastruktur belum diimbangi dengan sistem pengamanan yang memadai setelah proyek selesai dikerjakan.

 

Deni menyebut pemerintah daerah selama ini dinilai lebih berfokus pada pembangunan fisik, sementara aspek pengawasan dan perlindungan aset masih kurang mendapat perhatian serius.

 

Akibat minimnya penerangan jalan, masyarakat dinilai menghadapi risiko lebih besar terhadap kecelakaan lalu lintas maupun potensi tindak kriminal pada malam hari.

 

Karena itu, DPRD mendorong pemerintah kota untuk menerapkan sistem pengawasan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan terhadap fasilitas publik di lapangan.

 

Salah satu langkah yang diusulkan adalah pelaksanaan inspeksi rutin terhadap kondisi infrastruktur, termasuk penerangan jalan dan fasilitas umum lainnya, guna mendeteksi kerusakan maupun kehilangan aset sejak dini.

Selain itu, DPRD juga meminta adanya penguatan koordinasi antarinstansi, mulai dari Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, hingga Satpol PP dalam menjaga keamanan aset daerah.

 

Menurut Deni, sinergi lintas sektor menjadi penting agar fasilitas publik yang telah dibangun menggunakan anggaran pemerintah dapat terjaga dan tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

 

Ia menegaskan persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut hilangnya kabel atau fasilitas umum, melainkan juga berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam menghadirkan rasa aman dan pelayanan publik yang layak bagi warga Kota Samarinda. (Adv/FA)