Transportasi Pelajar Jadi Sorotan, DPRD Samarinda Dorong Solusi Kolaboratif di Tengah Efisiensi Anggaran

SAMARINDA - Deni Hakim Anwar menyoroti polemik transportasi pelajar di Kota Samarinda yang kembali menjadi perhatian publik usai viralnya monitoring yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap aktivitas pelajar yang masih berada di bawah umur namun membawa kendaraan pribadi ke sekolah, Fenomena tersebut memunculkan berbagai respons dari masyarakat.

 

Tidak sedikit warga yang meminta pemerintah segera menghadirkan transportasi umum khusus pelajar guna menekan angka pelanggaran lalu lintas sekaligus meminimalisir risiko kecelakaan bagi anak-anak usia sekolah.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait kemungkinan penyediaan transportasi umum bagi pelajar di Kota Tepian.

 

Menurutnya, persoalan tersebut memang tidak mudah direalisasikan dalam waktu dekat karena kondisi efisiensi anggaran yang sedang dihadapi pemerintah daerah. Meski demikian, ia menilai solusi alternatif tetap dapat diupayakan tanpa harus menunggu anggaran besar tersedia.

“Memang di fase efisiensi seperti sekarang cukup berat jika harus langsung menyediakan fasilitas transportasi dalam jumlah besar. Tapi mungkin bisa diambil langkah lain, tidak perlu banyak dulu, cukup satu sampai dua unit bus yang diprioritaskan untuk anak sekolah,” ujarnya.

Deni juga mendorong adanya pola kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta maupun kelompok masyarakat yang bersedia menjadi penyedia layanan transportasi pelajar. Dalam skema tersebut, Dishub tetap memiliki peran utama sebagai regulator dan pengatur sistem agar pelayanan berjalan sesuai tujuan dan standar keselamatan.

 

Ia menilai, secara strategi dan konsep, Dinas Perhubungan Samarinda sebenarnya telah memiliki kesiapan dalam merancang sistem transportasi yang lebih baik. Namun kondisi efisiensi anggaran menjadi tantangan utama yang membuat realisasi program harus dipikirkan secara bertahap dan realistis.

 

“Dishub sebenarnya sudah cukup matang dalam menyiapkan strategi transportasi. Hanya saja kondisi efisiensi ini membuat kita harus berpikir bersama mencari alternatif terbaik yang bisa diambil,” katanya.

 

Lebih lanjut, Deni menegaskan bahwa kebutuhan transportasi pelajar di Samarinda mulai menunjukkan urgensi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda dinilai masih tertinggal dari sisi fasilitas transportasi publik jika dibandingkan dengan perkembangan kota dan jumlah penduduk yang terus meningkat.

 

Ia berharap adanya perhatian serius dari seluruh pihak agar persoalan transportasi pelajar tidak hanya berhenti pada penindakan terhadap anak di bawah umur yang membawa kendaraan, tetapi juga diiringi dengan penyediaan solusi nyata yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan.

“Kalau memang urgensinya jelas, tentu harus ada langkah nyata yang dipersiapkan bersama. Samarinda ini ibu kota Kaltim, tapi dari sisi fasilitas transportasi publik kita harus akui masih tertinggal,” tutupnya. (Adv/FA)