DBH Tak Normal Ditambah Efisiensi, DPRD PPU Soroti Beban Keuangan Daerah

PENAJAM - Kondisi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum normal ditambah kebijakan efisiensi anggaran dinilai semakin mempersempit ruang fiskal Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

 

Anggota Komisi II DPRD PPU, Jamaluddin, mengatakan ketergantungan daerah terhadap DBH menjadi salah satu persoalan yang membuat perubahan penerimaan dari pemerintah pusat sangat berpengaruh terhadap kemampuan daerah menjalankan program.

 

“Dana yang sampai sekarang tidak normal, ya pasti efisiensi. Ditambah efisiensi, akhirnya seperti ini,” katanya, Selasa (15/9/2026).

 

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat melalui terbatasnya aktivitas ekonomi yang dapat dijalankan.

 

“Kurang berani untuk mengakui bahwa daya beli masyarakat dampak daripada kebijakan yang secara nasional itu yang membuat daerah-daerah, khususnya Penajam yang memang ketergantungan DBH, tentunya sangat mempengaruhi,” ujarnya.

 

Jamaluddin menilai kebijakan pemerintah pusat sebenarnya bukan merupakan sebuah kesalahan, tetapi penerapannya dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi daerah yang memiliki ketergantungan besar terhadap DBH.

 

“Kalau saya katakan terus terang, ini kebijakan pusat yang kurang pas, bukan salah, tetapi lebih tepatnya kurang pas karena akhirnya semua daerah, terutama yang ketergantungan, itu betul-betul merasakan,” jelasnya.

 

Selain penerimaan DBH, ia juga menyoroti persoalan pembagian hasil yang dinilainya belum memberikan porsi penerimaan yang cukup bagi daerah. Menurutnya, keterbatasan tersebut dapat membuat pemerintah daerah menghadapi tekanan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan.

 

“Sementara kita ini bicara bagi hasil juga enggak adil, yang diambil kecil sekali yang kita dapat dan tidak semuanya. Jadi bayangkan ya, daerah harus ngutang,” lanjutnya.

 

Menurut Jamaluddin, kombinasi penerimaan DBH yang belum normal dan efisiensi anggaran menjadi tantangan bagi PPU dalam menjaga kemampuan keuangan daerah. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap ruang pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. (Adv)