DPRD PPU Dorong Pemerintah Bangun Komunikasi dengan Warga Tanjung Jumlai

‎PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) didorong membangun komunikasi dengan masyarakat sebelum melakukan penataan dan pengembangan kawasan Pantai Tanjung Jumlai.

‎

‎Anggota Komisi II DPRD PPU, Jamaluddin, mengatakan komunikasi dengan masyarakat, khususnya pemilik lahan, menjadi bagian penting dalam menentukan arah pengembangan kawasan wisata tersebut.

‎

‎Menurutnya, kondisi Tanjung Jumlai saat ini masih banyak dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memahami kondisi tersebut sebelum menentukan pola pengelolaan baru.

‎

‎“Dengan tentunya tidak meninggalkan kearifan lokal yang ada. Artinya, di sini kan masih tradisional sekali dan masih sistemnya itu dikelola oleh masing-masing masyarakat yang punya lahan,” ujarnya, Senin (31/8/2026).

‎

‎Jamaluddin mengatakan pendekatan kepada masyarakat diperlukan agar rencana pemerintah dapat dipahami dengan baik.

Edukasi juga dinilai penting untuk menjelaskan arah pengembangan kawasan serta kemungkinan bentuk kerja sama yang dapat dilakukan.

‎

‎“Oleh karena itu, ini yang sebenarnya yang perlu dibangun komunikasinya, dilakukan upaya pendekatan, diberikan edukasi pemahaman terhadap masyarakat sehingga bisa dikerjasamakan,” lanjutnya.

‎

‎Ia menilai proses komunikasi tersebut dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengembangan kawasan wisata.

Dengan adanya pemahaman bersama, penataan Tanjung Jumlai diharapkan tidak menimbulkan kesenjangan antara kepentingan pemerintah dan masyarakat.

‎

‎Jamaluddin juga menilai pemerintah perlu menyiapkan konsep kerja sama yang jelas sehingga masyarakat yang selama ini mengelola lahan tetap memiliki ruang untuk berperan dalam aktivitas wisata.

‎

‎Menurutnya, pendekatan yang mengutamakan komunikasi dan kerja sama dapat menjadi jalan tengah dalam mengembangkan Tanjung Jumlai sekaligus mempertahankan kearifan lokal yang telah tumbuh di kawasan tersebut. (Adv)