DPRD PPU Pasang Ekspektasi Tinggi untuk Kepala OPD Baru: Jangan Abaikan Persoalan Lama

‎‎‎‎PENAJAM - DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta pejabat yang nantinya terpilih melalui seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tidak sekadar mengisi posisi kosong dalam struktur pemerintahan. Pejabat baru dituntut mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
‎
‎Anggota Komisi I DPRD PPU, Bijak Ilhamdani, mengatakan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki tanggung jawab untuk meneruskan pekerjaan sekaligus menjawab berbagai keluhan yang telah disampaikan masyarakat.
‎
‎“Pejabat yang ditentukan oleh Pak Bupati ini harus bisa menjawab semua harapan dan keluhan yang sudah disampaikan sejauh ini,” tuturnya, Rabu (2/9/2026).
‎
‎Menurutnya, pengisian jabatan baru harus memberikan dampak terhadap kinerja pemerintahan. Jangan sampai pergantian pejabat hanya menghasilkan perubahan figur tanpa adanya penyelesaian terhadap pekerjaan yang masih tertunda.
‎
‎“Harapan lama harus diselesaikan. Lalu untuk apa kita punya kepala dinas baru kalau tidak bisa menyelesaikan harapan lama,” ujarnya.
‎
‎Bijak menilai seluruh OPD memiliki fungsi masing-masing dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu, pejabat yang terpilih nantinya harus mampu mengoptimalkan perangkat daerah yang dipimpinnya.
‎
‎“Bagi saya sebenarnya tidak ada OPD yang terlalu krusial dan terlalu tertinggal. Semua punya peran dan fungsi masing-masing. Mungkin ada yang menganggap beberapa OPD tidak begitu penting, padahal sebenarnya juga penting,” lanjutnya.
‎
‎Ia juga meminta dukungan sumber daya bagi OPD disesuaikan dengan kebutuhan. Menurutnya, sumber daya yang proporsional menjadi salah satu faktor untuk menunjang kinerja perangkat daerah.
‎
‎“Sumber daya yang harus dimiliki teman-teman OPD itu harus proporsional, sesuai dengan kebutuhan dan hasil open bidding nanti,” katanya.
‎
‎Selain itu, ia mengingatkan agar tidak muncul pengelompokan OPD berdasarkan tingkatan tertentu. Seluruh perangkat daerah dinilai memiliki kontribusi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
‎
‎“Tidak ada yang boleh merasa ini OPD grade A, tier A, tier B atau tier C. Semua sama dengan porsinya masing-masing. Harapan kita OPD ini bisa maksimal dengan semua sumber daya yang dimiliki,” jelasnya.
‎
‎Terkait proses seleksi, Bijak menyerahkan keputusan akhir kepada Bupati PPU dengan tetap mempertimbangkan hasil penilaian yang diperoleh para peserta.
‎
‎“Siapapun yang terpilih, tentu yang terbaik berdasarkan hasil penilaian. Nantinya menjadi penilaian Bupati, mana yang dianggap mampu untuk bekerja di bawah bimbingan Pak Bupati,” ujarnya.
‎
‎DPRD PPU berharap pejabat yang nantinya dipercaya mengisi posisi JPT Pratama dapat membawa perubahan konkret, terutama dalam menuntaskan pekerjaan dan persoalan yang selama ini belum terselesaikan.(adv)