DPRD PPU Soroti Skema Anggaran Inpres Jalan Daerah untuk Ruas Jalan di Sepaku

‎PENAJAM - DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta adanya kejelasan skema pembiayaan dalam program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, khususnya untuk menangani sejumlah akses penghubung yang masih bermasalah di Kecamatan Sepaku.

‎

‎Anggota Komisi I DPRD PPU, Bijak Ilhamdani, mengatakan sejumlah ruas jalan di Sepaku telah didorong masuk dalam program tersebut. Di antaranya ruas Telemow-Pemaluan serta Sukaraja-Karang Jinawi.

‎

‎Menurut Bijak, kedua akses itu telah lama menjadi perhatian masyarakat. Bahkan, persoalan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik jalan, tetapi juga status aset yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah.

‎

‎“Telemow-Pemaluan itu sudah puluhan tahun menjadi keluhan masyarakat. Walaupun status jalannya bukan aset pemerintah daerah, tetapi akses itu tetap digunakan masyarakat dan perlu kita pikirkan penanganannya,” ujarnya, Rabu (2/9/2026).

‎

‎Ia menambahkan, akses Sukaraja menuju Karang Jinawi juga menghadapi persoalan yang hampir sama. Kondisi jalan dinilai membutuhkan perhatian agar konektivitas masyarakat antarkawasan dapat berjalan lebih baik.

‎

‎“Termasuk Sukaraja menuju Karang Jinawi. Itu juga sudah lama, panjang ruasnya kurang lebih seperti Pemaluan-Telemow dan kondisinya juga tidak jauh berbeda,” jelasnya.

‎

‎Bijak menyebut pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan pengusulan melalui program Inpres Jalan Daerah. DPRD PPU mendorong agar usulan tersebut tidak hanya sebatas administrasi, tetapi dikawal sampai terdapat kepastian pelaksanaan.

‎

‎“Kami tentu mendorong pemerintah supaya apa yang sudah diusulkan ini bisa direalisasikan. Ini juga menjadi bagian dari aspirasi masyarakat Sepaku yang harus kami kawal,” tegasnya.

‎

‎Namun, persoalan pembiayaan masih menjadi salah satu hal yang perlu diperjelas. Bijak mengatakan dirinya belum mengetahui secara rinci skema anggaran yang akan diterapkan dalam penanganan jalan melalui program tersebut.

‎

‎Ia menyebut terdapat pembahasan mengenai skema baru dalam rencana strategis nasional 2027 yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah.

‎

‎“Kita berharap nanti ada skema yang jelas, terutama bagaimana pembagian atau pengaturan anggarannya untuk Inpres Jalan Daerah ini,” lanjutnya.

‎

‎Dengan kejelasan skema pembiayaan, DPRD PPU berharap pemerintah daerah dapat lebih optimal mengawal usulan penanganan jalan di Sepaku, terutama ruas yang selama ini menjadi akses penting bagi aktivitas masyarakat.(adv)